306 views

Mendag: Kebijakan DMO dan DPO tidak Merugikan Petani Kelapa Sawit

Breaking News Sosial Kemasyarakatan

lensapendidikan.com – jakarta

Kebijakan implementasi domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO), tidak akan merugikan petani kelapa sawit. 

Sebab, dua kebijakan itu guna memberikan jaminan stok bahan baku minyak goreng di dalam negeri dengan harga terjangkau masyarakat. 

Menteri Perdagangan (Mendag), Muhammad Lutfi, mengatakan kebijakan itu bukan sebagai rujukan dalam penentuan harga kegiatan lelang, seperti yang dilakukan oleh PT Karisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN). 

Mekanisme penentuan harga di lelang, kata Mendag, tetap menggunakan mekanisme penawaran selayaknya lelang. Jadi, tidak didasari oleh penentuan harga dari implementasi kebijakan itu. 

“Kebijakan DMO dan DPO jangan disalahartikan. Seharusnya pembentukan harga tetap mengikuti mekanisme lelang di KPBN, tanpa melakukan penawaran harga sebagaimana harga DPO,” kata Mendag melalui siaran pers yang diterima InfoPublik pada Senin (31/1/2022). 

Mendag menerangkan, mekanisme kebijakan DMO sebesar 20 persen atau kewajiban pasok ke dalam negeri, berlaku wajib untuk seluruh eksportir yang menggunakan bahan baku CPO. 

Seluruh eksportir yang akan mengeskpor wajib memasok/mengalokasikan 20 persen dari volume ekspornya dalam bentuk CPO dan RBD Palm Olein ke pasar domestik dengan harga Rp9.300/kg untuk CPO dan harga RBD Palm Olein Rp10.300/kg.

“Eksportir harus mengalokasikan 20 persen dari volume ekspor CPO dan RBD Palm Olein dengan harga DPO kepada produsen minyak goreng untuk mencapai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan,” jelas terang Lutfi. 

Pemerintah akan menindak tegas segala penyimpangan yang terjadi. Ketegasan ini disampaikan Mendag Lutfi sebagai bagian untuk mengawal kebijakan yang telah ditetapkan. 

Sementara itu, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Indrasari Wisnu Wardhana, menyampaikan Persetujuan Ekspor akan diberikan kepada eksportir yang telah memenuhi persyaratan. 

Persetujuan Ekspor akan diberikan kepada eksportir yang telah merealisasikan ketentuan DMO 

dan DPO, dengan memberikan bukti realisas distribusi dalam negeri berupa purchase order, delivery order, dan faktur pajak,” tegas Wisnu. 

Foto: Pekerja mengemas minyak goreng curah di Pasar Subuh, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Rabu (5/1/2022). Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) akan menyediakan 1,2 miliar liter minyak goreng untuk masyarakat dengan harga jual Rp14 ribu per liter di tingkat konsumen di seluruh Indonesia selama enam bulan ke depan

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *