Indonesia Akhiri Status Quo FIR di atas Kepulauan Riau dan Natuna

Breaking News

lensapendidikan.com – jakarta

Penandatanganan perjanjian penyesuaian pelayanan ruang udara atau MoU realignment flight information region (FIR) antara Indonesia (RI) dan Singapura (SIN) pada 25 Januari 2022 lalu, menjadi tonggak keberhasilan Pemerintah Indonesia mengakhiri status quo FIR di atas Kepulauan Riau dan Natuna.

Dengan adanya perjanjian tersebut, maka luasan 249.575 km2 ruang udara Indonesia yang selama ini masuk dalam FIR negara lain (FIR Singapura), akan diakui secara internasional sebagai bagian dari FIR Indonesia (FIR Jakarta).

“Hal ini patut kita syukuri mengingat upaya yang dilakukan selama berpuluh tahun sebelumnya belum menunjukkan hasil optimal,” ujar Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, melalui keterangan yang diperoleh InfoPublik, Rabu (2/2/2022).

Perlu diketahui bahwa sejak sebelum Indonesia merdeka, telah dilakukan pengaturan atas sebagian wilayah ruang udara Indonesia oleh negara lain (dalam hal ini Inggris yang kemudian dilanjutkan Singapura). Sejak 1995, pemerintah kala itu melakukan upaya-upaya untuk pengaturan ruang udara di atas kepulauan Riau dan Natuna, namun perjanjian tentang pelayanan ruang udara atau realignment flight information region (FIR) Indonesia dengan Singapura tidak pernah bisa berlaku efektif.

Namun, pada 2015 di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia mulai melakukan kembali berbagai upaya dan negosiasi secara intensif untuk perundingan FIR RI-Singapura dalam bentuk diplomasi yang berlingkup multilateral, regional dan bilateral.

Terhitung lebih dari 40 kali pertemuan yang melibatkan lintas Kementerian dan lembaga: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marinves), Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia dan Kementerian Perhubungan serta stakeholder terkait. Dalam berbagai pertemuan tersebut, terjadi diskusi dinamis yang tidak mudah dan dibutuhkan pemahaman mendalam, kematangan dan energi serta leadership diplomasi internasional.

Perjanjian FIR Re-aligment harus dipahami dari aspek nasional sekaligus internasional yang tidak dapat dipisahkan. Pengamatan komprehensif itu menjadi kunci, khususnya saat kita masuk dalam hal-hal teknis mengenai keselamatan dan kepatuhan terhadap standar penerbangan internasional, termasuk best practice secara internasional, sebagai contoh ruang udara di atas Brunei Darussalam merupakan FIR Malaysia dan ruang udara di atas Christmas Island merupakan FIR Jakarta.

“Hasil perundingan penyesuaian ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna antara RI-SIN merupakan hasil yang maksimal dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip hubungan luar negeri yang harmonis dan saling menguntungkan, khususnya dengan negara tetangga, dan tentu saja membawa manfaat yang lebih besar untuk RI,” kata Dirjen Perhubungan Udara, Novie Riyanto.

Sebagai informasi, sebelumnya seluruh pesawat udara yang terbang pada ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna harus mendapatkan clearance dari otoritas penerbangan Singapura. Apabila tidak segera diselesaikan, maka hal itu akan terus berlanjut dengan kerugian dari semua aspek bagi Indonesia. Setelah berlakunya MOU secara efektif, maka semua pelayanan navigasi penerbangan dilakukan oleh FIR Jakarta.

Hasil yang diraih saat ini, merupakan bukti konkret pemerintah atas amanah undang-undang nomor 1 tahun 2009, dan yang telah diperjuangkan sejak 1995, di antaranya :

1. Pengukuhan internasional terkait kedudukan Indonesia sebagai negara kepulauan dan ruang
udara didalam FIR Jakarta bertambah seluas 249.575 km2;
2. Dukungan operasional dan keamanan pada kegiatan pesawat udara negara (TNI, Polri, KKP
dan Bea Cukai) lebih maksimal;
3. Kerja sama sipil-militer di air traffic management (Civil-Military Aviation Cooperation) Indonesia dan Singapura serta penempatan personil di Singapore ATC Centre;
4. Indonesia memiliki kendali pada delegasi layanan melalui evaluasi operasional;
5. Peningkatan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) berupa pungutan jasa pelayanan
navigasi penerbangan.

Dari FIR seluas 249.575 km2 dengan ketinggian 0 sampai dengan tidak terbatas yang menjadi bagian dari FIR Jakarta, dengan MOU ini maka area sekitar 29 persen di bawah ketinggian 37 ribu kaki, didelegasikan kepada Singapura yakni area yang berada di sekitar bandara Changi karena pertimbangan keselamatan penerbangan (menghindari fragmentasi/segmentasi pelayanan).

Indonesia juga menempatkan petugas di Singapore ATC Centre dalam mendukung teknis operational (pengaturan inbound/outbound flow traffic dan efisiensi pergerakan), serta kepatuhan standar internasional. Di dalam 29 persen area yang didelegasikan tersebut, terdapat wilayah yang tetap dilayani oleh AirNav Indonesia untuk keperluan penerbangan seperti di Bandara Batam, Tanjung Pinang, dan lain-lainnya.

Menurut Novie Riyanto yang pernah menjabat Direktur Utama Airnav Indonesia, hal tersebut sesuai dengan pasal 263 UU nomor 1 Tahun 2009, dan ANNEX 11 article 2.1.1 konvensi Chicago 1944 serta resolusi ICAO Assembly ke 40.

“Kelanjutan dari MOU FIR ini membutuhkan dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu, pemerintah sangat terbuka terhadap masukan dan saran yang konstruktif. Pemerintah berkepentingan menjaga aspek keselamatan penerbangan dan kepatuhan terhadap standar internasional yang selama ini menjadi prioritas utama, dan terbukti berhasil membawa Indonesia lepas dari daftar hitam penerbangan di Uni Eropa dan Amerika

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.