Dugaan Praktek Mafia Tanah Dalam Sengketa Lahan SDN Sukamanah 02

Kemendikbudristek Pendidikan Dasar

lensapendidikan.com – Bekasi

Sengketa kepemilikan lahan SDN Sukamanah 02 yang berlarut – larut hingga berujung gugatan di Pengadilan Negeri Cikarang, diwarnai banyak kejanggal dan terindikasi adanya perbuatan melawan hukum yang menjurus kepada dugaan praktek mafia tanah menggunakan Lembaga peradilan.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketum DPP MAPHP  John W Sijabat kepada awak media selaku Kuasa dari H. Rimin Suriamiharja di kantornya Selasa (8/3/2022) lalu.

Menurut John, sengketa lahan terkait ganti rugi atas lahan seluas kurang lebih 1400 meter persegi yang digunakan sebagai lahan sekolah pada tahun 1976 silam saat H. Rimin menjabat sebagai kepala sekolah karena telah beberapa kali di usir oleh pemilik lahan yang tidak diberi ganti rugi oleh Pemerintaha Kabupataen Bekasi dengan alasan belum ada anggarannya.

Ditengah kepanikan akibat sekolahnya diusir, sementara pemerintah saat itu tidak memiliki anggaran untuk membeli lahan membuat kegiatan belajar dan mengajar terancam bubar, maka selaku kepala sekolah tergeraklah hati H. Rimin untuk menawarkan tanah miliknya untuk dipakai sekolah dengan perjanjian akan diberikan ganti rugi setelah pemerintah memilki anggaran, ujar John.  

Diterangkan John, dari dokumen dan informasi serta bukti – bukti  dikumpulkan tim Investigasi DPP MAPHP diketahui bahwa pada awal berdiri sekolah tersebut tahun 1948 merupakan Sekolah Rakyat (SR) Jagawana berlokasi di kampung Jagawana Desa Sukamanah, setelah pemekaran kampung Jagawana masuk wilayah Desa Sukarukun.

Pada tahun 1964 Sekolah Rakyat Jagawana diusir oleh pemilik lahan dan dipindahkan ke Kampung Baniayu lalu berubah nama menjadi Sekolah Rakyat Buniayu dan  menjadi Sekolah Dasar Negeri (SDN) Buniayu.

Tahun 1973, H. Rimin menjadi Kepala SDN Buniayu dan pada tahun 1976 SDN Buniayu diusir oleh pemilik lahan bernama Sarih (alm) karena ganti rugi tak kunjung dibayarkan.

Karena belum mimiliki lahan sendiri dan tidak ada lagi masyarakat yang bersedia memberikan lahan, SDN Baniayu terancam bubar. Kondisi tersebut membuat hati H. Rimin sebagai kepala sekolah miris dan prihatin lalu berinisiatif untuk menawarkan lahan miliknya yang terletak di di Kampung Blokang (objek sengketa-red) untuk digunakan sebagai lahan sekolah. Setelah berkoordinasi dengan atasannya yang berjanji akan diganti rugi kemudian hari.

Setelah ada kesepakatan lisan, maka bangunan sekolah tersebut dipindahkan secara gotong royong oleh masyarakat setempat dari lahan milik Sari kelahan milik H. Rimin di kampung Blokang. Bangunan sekolah tersebut dapat berdiri dan dipergunakan untuk proses belajar mengajar atas partisipasi dan swadaya masyarakat bukan dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, bahkan salah seorang saksi yang ikut menggotong dan berpartisipasi dalam pembangunan sekolah tersebut yang kala itu merupakan aparatur Desa Sukamanah turut memberikan kesaksian dipersidangan.

Pada tahun 1990 SDN Baniayu berganti nama menjadi SDN Sukamanah 02,

Pada tahun 1985, H. Rimin diangkat menjadi Penilik Sekolah dan pada tahun 1985 itu juga secara sepihak dengan tanpa musyawarah bangunan sekolah diganti dengan bangunan baru yang permanen menggunakan matrial batu bata. Pembangunan tersebut diprotes oleh H. Rimin selaku pemilik lahan. Protes keberatan tersebut disampikan H. Rimin kepada pihak sekolah, Pemerintahan Desa, Camat Sukatani dan Kakandepdikbud Sukatani serta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi kala itu, namun tidak mendapatkan tanggapan yang serius.

Setelah pensiun dari ASN di Dinas Pendidikan Kab Bekasi, H. Rimin terus berupaya memperjuangkan haknya untuk mendapatkan ganti rugi dari Pemerintah Kab Bekasi baik secara lisan maupun melaui surat yang disampiakn lewat Setda, juga dengan pendekatan kekeluargaan melalui kolega  – koleganya di Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, namun semuahnya nihil.

Atas usulan salah seorang pejabat di Disdik Kab Bekasi melalui Kantor Hukum Siti Jubaida, SH & Rekan yang beralamat di Jl. Raya Sukatani No. 44, H, Rimin mengajukan gugatan dan ditolak oleh Majelis Hakim PN Cikarang dengan pertimbangan “isi gugatan kabur karena menggabungkan Wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum”, terang John.

Ironisnya, dalam persidangan terungkap bahwa lahan tersebut telah memiliki sertifikat dan dijadikan barang bukti oleh Penasehat Hukum Bupati selaku tergugat dan dinyatakan telah terdaftar sebagai asset Pemda Bekasi dan masuk dalam  Kartu Inventaris Barang (KIB) yakni Sertipikat Hak Guna Pakai Nomor : 26/2011.

Terungkap juga adanya Surat Keterangan Tidak Sengketa  Nomor : 593.3/750/2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Syaeful Anwar selaku Sekretaris Desa kala itu yang menyatakan bahwa tanah tersebut (objek sengketa) merupakan tanah negara dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang dikuasai sejak tahun 1960, dengan catatan “apabila keterangan ini tidak benar maka segala akibat hukum menjadi tanggung jawab Pemerintahan Kabupaten Bekasi”.

“Inilah yang saya sebutkan kejanggalan dan terindikasi adanya perbuatan melawan hukum yang menjurus kepada dugaan praktek mafia tanah menggunakan Lembaga peradilan. Karena faktanya sejara perjanalan SDN Skamanah 02 dimulai sejak 1948 dengan nama Sekolah Rakyat Jagawana status lahan menumpang di lahan milik masyarakat kemudian pada tahun 1964 diusir karena tidak membayar ganti rugi, lalu pinda ke Buniayu menjadi Sekolah Rakyat Buniayu kemudian beruba nama menjadi SDN Buniayu. Pada tahun 1976 kembali diusir warga dengan alasan yang sama, barula SDN Buniayu menempati lahan yang dipersengketakan dan beruba nama menjadi SDN Sukamanah 02.

Menjadi pertanyaan, jika memang sejak tahun 1960 Pemerintah Kabupaten Bekasi telah memiliki lahan di Desa Sukamanah  sebagimana disebutkan dalam surat keterangan tidaK sengketa yang menyatakan bahwah lahan tetrsebut merupakan tanah negara dan telah dikuasai sejak tahun 1960, mengapa ketika di usir oleh pemilik tanah pada tahun 1964 sekolah tersebut tidak ditempatkan di lahan yang disebutkan sebagai tanah negara, mengapa justru ditempatkan di lahan milik Sarih (alm) yang ada di Buniayu sehingga mengalami pengusiran lagi?

SDN Buniayu pinda ke lahan sengketa pada tahun 1976 atas inisiatip H. Rimin selaku pemilik lahan yang tercatat sebagai tanah adat berdasarkan Girik Leter C nomor 1111 persil 86, setelah diusir untuk yang ke tiga kali nya. Harusnya, selain mendapatkan ganti kerugian, H. Rimin diberikan tambahan hadia dan namanya dicatatkan sebagai pahlawan Pendidikan Kabupaten Bekasi, bukan malah tanahnya dirampas dengan cara melawan hukum” pungkas John.

Ketika kebenaran Sertifikat Hak Guna Pakai nomor 26/2011 tersebut coba dikonfirmasi ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabuapten Bekasi, Rabu (09/3/2022), diperoleh keterangan bahwa saat itu Sertifikat no : 26/2011 belum masuk dalam data base dan berjani akan segera menginformasikan lebi lanjut.

Sementara pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi di hari yang sama menyatakan belum pernah melihat sertifikat lahan SDN Sukamah 02 dengan no : 26/2011 tersebut.

Dilain pihak, Kantor BPN Kabupaten Bekasi yang dinahkodai oleh Hizkia Simarmata melalui salah seorang stafnya Kamis (10/2/2022) menyatakan bahwa sertifikat lahan SDN Sukamah 02 sudah diterbitkan, tapi bukan Sertifikat Hak Guna Pakai Nomor : 26/2011 sebagaimana tercatat dalam dokumen yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan. Ketika diminta untuk memperlihatkan dan atau menyebutkan nomor sertifikat tersebut, anak buah Hizkia Simarmata tersebut menolak dan menyarankan Lensa Pendidikan untuk mengajukan permohonan  secara tertulis.

Ketika informasi dari Kantor BPN tersebut coba dikonfirmasi ke bagian Asset Pemkab Bekasi melalui telepon seluler, petugas tersebut menyatakan bahwa terkait sertipikat Hak Guna Pakai Nomor : 26/2011 tersebut benar adanya. @ EBET/IS       

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.