Dugaan Praktek Mafia Tanah di Pemkab Bekasi (Bagian 2)

Breaking News Pemerintahan Pendidikan Dasar

Kejahatan Sistemik & Terstruktur di Lingkaran Kekuasaan

Lensapendidikan.com – Bekasi

Sengkarut permasalahan sengketa kepemilikan lahan SDN Sukamah 02 antara H. Rimin Suriamiharja pemilik dengan Surat Jual Beli Mutlak No : 168/IX/SM/175 tertanggal 12 September 1975  diperkuat dengan Surat Ketetapan Iuran Pembengunan Daerah (IPEDA) No : 165/III/1972, tanggal 16 Maret 1972 dengan Pemkab Bekasi dengan bukti kepemilikan SHP No : 24 dan Sertipikat Hak Pakai (SHP) No : 26 di tuding Ketum DPP MAPHP John W Sijabat sebagai Kejahatan sitemik dan tersetruktur yang dilakukan oleh oknum pejabat di lingkaran kekuasaan Pemkab Bekasi.  

Menurut John, pengambilalihan lahan milik H. Rimin tersebut diduga dilakukan secara melawan hukum menggunakan sistem dan perangkat – perangkat Kerja Daerah di Pemerintahan Kab Bekasi bersama oknum pejabat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab Bekasi bahkan para oknum tersebut berupaya melegimitasi kepemilikan lahan tersebut melalui lembaga peradilan dengan cara menimbulkan sertipikat lainnya yang belakangan diketahui bahwa sertipikat yang digunakan di pengadilan tersebut diduga palsu karena tidak terdaftar di data base Badan Pengelolaan Asset Daerah Kab Bekasi maupun di Kantor BPN Kab Bekasi mencerminkan betapa buruknya tata kelola administrasi Pemkab Bekasi, ujar John.

Dijelasakan John, peroses pengambilalihan lahan H. Rimin Suriamiharja menjadi asset Pemkab Bekasi yang digunakan sebagai sarana Pendidikan yakni SDN Sukamanah 02 tersebut bertentangan dengan Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana tertulis pada pasal 1 angka (10)  yang berbunyi “Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, dan angka” (11) “Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”, sementara penerbitan SHP Nomor : 24 dan SHP Nomor : 26  hanya berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Sukamanah No : 07/   /IV/2004 yang menerangkan sejak tahun 1962 tanah tersebut sudah diperuntukkan sebagai bangunan SDN Sukamanah 02 dan Surat Keterangan Tidak Sengketa No : 593.3/750/2011, tanggal 20 September 2011 menerangkan bahwa tanah tersebut merupakan tanah negara dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang telah dikuasai sejak tahun 1960 dan akan/telah dipergukan untuk pembangunan SDN Sukamanah 02 tanpa alas hak kepemilikan yang jelas dan sah.

Sementara lahan SDN Sukamanah 02 sebagaimana diterangkan oleh Kepala Desa Sukaman dalam Surat Keterangan Riwayat Tanah No : 593.2/02/VIII/2020, tanggal 29 Agustus 2020, dijelaskan bahwa tanah tersebut betul – betul merupakan tanah milik adat/bukan tanah negara, sejak sebelum tanggal 24 – 9-1960 dan terdaftar dalam Buku Induk Letter C Desa atas nama Rimin binti Rimun.

“Tolong dicatat dengan jelas sejak sebelum tanggal 24 -9 – 1960 tercatat dalam buku Induk Letter C Desa atas nama Rimin binti Rimun. Dalam   Surat Ketetapan IPEDA No : 165/III/1972, tanggal 16 Maret 1972 tas nama Rimih binti Rimun luas tanah tercatat 2.670 m² dan dijual kepada Rimin pada tanggal 12 September 1975 seluas 1.300 m², sisah tana tercatat seluas 1.370 m², itu jelas tercatat dalam Surat Ketetapan IPEDA yang dibuat oleh Direktoran Iuran Pembanguan Daerah.

Sejak di lahan seluas 1.300 m² yang dibeli H. Rimin tersebut ditempatkan bangunan SDN Buniayu yang sekarang bernama SDN Sukamanah 02, meski berulang kali diajukan permohonan untuk penerbitan Nomor Objek Pajak (NOP), Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi tidak bersedia menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan untuk lahan tersebut dengan alasan lahan tersebut terdapat bangunan sekolah.

Tindakan berbeda diberikan terhadap dua lahan pecahannya yang dibeli oleh dua orang lainnya dari Rimah binti Rimun (girik Induk-red) yakni Wahyo dan Rimih. Atas kedua lahan tersebut Badan Pendapatan Daerah Kab Bekasi menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan NOP : 32. 18. 120. 002. 009-0452.0 atas nama Wahyo dan NOP : 32. 18. 120. 002. 009-0449.0 atas nama Rimih.

Ini namanya Tindakan diskriminasi, patut diduga telah terjadi  Kejahatan Sistemik dan Terstruktur di Lingkaran Kekuasaan dalam perolehan lahan SDN Sukamanah 02 yang berasal dari tanah hak adat milik H. Rimin Suriamiharja yang diawali di SKPD Badan Pendapatan Daerah Kab Bekasi dengan cara menolak untuk menerbitkan NOP dan Surat Tagihan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan atas nama Rimin Suriamiharja, selanjutnya oknum Dinas Pendidikan selaku pengguna lahan bekerjasama dengan oknum Kepala Desa dan Oknum Camat untuk membuat peta gambar sekolah dan menerbitkan Surat Keterangan Tidak Sengketa  No : 07/   /IV/2004 yang menerangkan sejak tahun 1962 tanah tersebut sudah diperuntukkan sebagai bangunan Sekolah Dasar Negeri Sukamanah 02 dan Surat Keterangan Tidak Sengketa No : 593.3/750/2011, tanggal 20 September 2011 yang menerangkan bahwa tanah tersebut merupakan tanah negara dalam penguasaan Pemerintah Kab Bekasi yang telah dikuasai sejak tahun 1960 dan akan/telah dipergukan untuk pembangunan SDN Sukamanah 02 yang dijadikan dasar penerbitan SHP Nomor : 24 dan SHP Nomor : 26.

Selajutnya oknum – oknum di Kantor BPN Kab Bekasi membuat Surat Ukur yang diduga tanpa melakukan pengukuran lapangan yang seharusnya dilakukan  untuk memvalidasi kebenaran letak dan kondisi fisik tanah, sebab jika petugas ukur mendatangi lokasi tanah, tentu bangunan kios/warung permanen milik H. Rimun Suriamiharja yang berada dilokasi lahan akan dapat membuktikan bahwa lahan tersebut dalam keadadaan sengketa.

Dapat pula dipastikan bahwa oknum pejabat Kantor BPN Kab Bekasi dan Oknum Kepala Desa tidak pernah mengumumkan/mempublikasikan sertipikat yang diterbitkan atas lahan tersebut, keran kuatir pihak H. Rimin akan mengetahi bahwa terhadap tanah tersebut btelah diterbitkan sertifikat, lalu mengajukan keberatan dan protes ke Kantor BPN Kab Bekasi.

Atas dugaan  Kejahatan Sistemik dan Terstruktur di Lingkaran Kekuasaan Pemkab Bekasi tersebut, hari ini DPP MAPHP melayangkan Surat Laporan Pengaduan ke Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya dengan Surat bernomo : : 125.B. 03/Lap-Aduan/DPP-MAPHP/III/2022, Perihal : Laporan Pengaduan Dugaan Penyalahgunaan Wewenang dan Jabatan dalam Proses Perolehan Tanah Sarana Pendidikan SHP No:24 Menjadi Asset Pemkab Bekasi Berasal Dari Tanah Milik Adat,” pungkas John.

Ketika dikonfirmasi, Plt Bupati Bekasi Ahmad Marjuki yang ditemui saat itu belum bersedia memberikan tanggapan karena sedang ada pertemuan, beliau menyarankan awak media untuk membuat jadwal pertemuan melalui stafnya. @ EBET/NUEL

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.