155 views

Tumpukan Material Batu di Sepanjang Jalan Panyindangan Wetan blok Kempek Tak ada rambu dan plang proyek dikabarkan proyek dari PUPR

Breaking News

lensapendidikan.com – INDRAMAYU

Sejumlah pengguna jalan yang melewati Jalan Kenanga (Dukuh) – Rambatan tepatnya di jalan desa Panyindangan Wetan Kecamatan Sindang mengaku terganggu atas adanya tumpukan material batu yang menghalangi badan jalan. Mereka mengeluh, akses jalan satu-satunya yang biasa digunakan, secara mendadak terdapat tumpukan material yang mengakibatkan Jalan tersebut tak bisa digunakan. “Mestinya kalau itu proyek resmi Pemkab Indramayu yang menggunakan dana APBD, kasih peringatan rambu kek, atau plang proyek kek, ini mah ga jelas, saya sangat terganggu, “ujar Rudi pengguna jalan yang mengaku jengkel dengan kegiatan proyek rehab jalan yang tidak jelas.

Menurutnya, jika profesional mestinya pihak pelaksana memberikan pemberitahuan dulu kepada warga sekitar atau pemerintahan desa setempat yang punya wilayah dan tanggung jawab. “Kami akan protes dengan kegiatan proyek yang tidak jelas ini “ujarnya.

Kepala Divisi Badan Advokasi Lingkungan Hidup (Kadiv BALHK) Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) Kabupaten Indramayu, Ketua KANNI Chong Soneta mengaku kesal dan sekaligus prihatin dengan adanya proyek jalan ‘dadakan’ yang sudah dinilai mengganggu warga setempat khususnya pengguna jalan yang menghubungkan Kenanga-Rambatan Wetan. Menurutnya, proyek rehab itu seperti proyek siluman dimana pembangunan Proyek yang terletak di wilayah Desa Panyindangan Wetan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat tersebut tidak terpasang papan nama informasi proyek saat melaksanakan kegiatan pekerjaan, bahkan sama sekali tak ada rambu apapun yang menjelaskan ada kegiatan proyek APBD.

“Kami sengaja mencari pelaksana proyek dilapangan untuk bertanggung jawab, “tegas Alan Jumat (16/12).

Ditegaskan Asep yang notabenenya warga pribumi Penyindangan Wetan, proyek yang di kerjakan tanpa menggunakan papan nama tersebut tentu saja tidak termonitor besar anggaran dan sumber anggarannya, ini dapat mengakibatkan potensi adanya KKN dan tentunya merugikan uang rakyat.

Meski sering dipersoalkan publik, tambah Chong Soneta, namun persoalan transparansi ini akan tetap saja terjadi dengan membiarkan dan mengabaikan hak publik tentang informasi, sehingga warga masyarakat setempat tidak mengetahui nilai besaran dan asal usul pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut .

“Ini peringatan keras untuk semua pihak yang tetkait jangan dianggap sepele masalah transparansi publik ini, “beber Asep.

Sayangnya, saat media mengkonfirmasi terkait kegiatan yang tidak jelas tersebut, sejumlah pekerja yang mengerjakan pemadatan tak ada yang berani berkomentar.

“Pelaksananya Pak Bayok lagi keluar mas ngambil rambu dan plang papan proyek.Kami hanya disuruh menunggu disini. Kabarnya mah proyek APBD (Dasung) dari PUPR dengan anggaran kurang dari 200 juta,”terang salah satu pekerja singkat.

Ditambahkan Chong Soneta dengan demikian ini sudah melanggar peraturan presiden ( Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 tahun 2012 yang mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang di biayai Negara wajib memasang papan nama proyek dan di memuat jenis kegiatan, lokasi proyek dan nomor kontrak, waktu pelaksanan proyek, kontraktor pelaksana serta nilai kontrak dan jangka waktu pengerjaanya. (Alan wr)

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *