Menteri PPPA Dorong Optimalisasi Program Makan Bergizi Gratis
Lensapendidikan – Jakarta
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mendorong optimalisasi distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar semakin tepat sasaran dan inklusif, khususnya bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak yang memerlukan perlindungan khusus.
Optimalisasi tersebut dinilai penting untuk menjadikan Program MBG sebagai fondasi peningkatan kualitas gizi generasi mendatang, sekaligus memperkuat pola pengasuhan keluarga yang sehat dan mendukung ekosistem pemberdayaan perempuan yang bebas dari kekerasan. “Kemen PPPA mendukung Program MBG yang telah berjalan selama satu tahun dan memberikan manfaat bagi anak-anak Indonesia. Cakupan penerima manfaat juga semakin inklusif, yakni diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dengan tujuan mencegah stunting sejak dini,” ujar Menteri PPPA dalam Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri terkait Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG, yang disampaikan dalam siaran pers Jumat (30/1/2026).
Ia menegaskan, ke depan diperlukan penguatan jangkauan program agar pemenuhan gizi juga dapat dirasakan oleh anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus, seperti anak di panti asuhan maupun anak yang berada di rumah aman sebagai bagian dari upaya perlindungan dari kekerasan.
Menurut Menteri PPPA, pemenuhan gizi anak tidak boleh berhenti di lingkungan sekolah, tetapi harus berlanjut di dalam keluarga melalui penguatan peran orang tua, terutama ibu, dalam pengasuhan dan penyediaan pangan bergizi di rumah.
Penguatan kapasitas ibu diharapkan tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas gizi anak, tetapi juga mendorong kemandirian dan pemberdayaan perempuan melalui praktik ketahanan pangan keluarga yang berkelanjutan. “Penguatan peran ibu menjadi kunci keberlanjutan Program MBG. Kami mendorong penciptaan ekosistem agar para ibu memiliki pemahaman yang baik tentang gizi dan ketahanan pangan keluarga, termasuk melalui pemanfaatan pekarangan rumah sebagai kebun keluarga maupun usaha pangan sederhana,” jelasnya.
Selain aspek pemberdayaan, Menteri PPPA juga menekankan pentingnya memastikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai ruang kerja yang aman dan bebas dari kekerasan, terutama bagi pekerja perempuan yang terlibat dalam penyediaan makanan bergizi.
Penguatan pencegahan kekerasan di lingkungan SPPG perlu dilakukan melalui tata kelola yang berperspektif perlindungan perempuan dan anak. Dengan demikian, Program MBG tidak hanya melindungi penerima manfaat, tetapi juga menjamin rasa aman dan martabat para pekerja di dalamnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan pentingnya penyelarasan dan validasi data penerima manfaat Program MBG, khususnya balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Penyelarasan data dilakukan lintas kementerian dan lembaga guna memastikan ketepatan sasaran dan akuntabilitas program. “Dalam pengelolaan MBG terdapat perbedaan data yang nanti akan kita selesaikan bersama. Data dari BKKBN, Kementerian Kesehatan, dan kementerian terkait akan diselaraskan oleh tim pelaksana, termasuk data ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” ujar Menko Pangan.
Ia menambahkan, data yang terintegrasi akan dimanfaatkan untuk mengukur dampak Program MBG dalam jangka panjang, termasuk perkembangan fisik dan pertumbuhan anak sebelum dan setelah menerima intervensi gizi, baik dalam kurun satu maupun dua tahun pelaksanaan.
Menko Pangan juga memastikan bahwa pelaksanaan Program MBG selama bulan puasa tetap berjalan bagi seluruh kelompok sasaran. Layanan bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui tetap diberikan seperti biasa, sementara bagi anak sekolah dilakukan penyesuaian waktu dan jenis makanan. “Prinsipnya, pelayanan MBG tetap berjalan dan tidak terhenti bagi seluruh kelompok sasaran,” pungkas Zulkifli Hasan.
