Komisi I DPRD Bekasi Desak Pelantikan PPPK yang Telah Lulus Seleksi

Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi mendorong pemerintah daerah untuk segera melantik Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah dinyatakan lulus oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN RI).

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ridwan Arifin, menyatakan bahwa meskipun pemerintah pusat telah menunda pengangkatan CPNS 2024 hingga Oktober 2025 dan PPPK hingga Maret 2026, Kabupaten Bekasi sebenarnya telah siap secara anggaran untuk melantik pegawai baru tersebut.

“Hasil rapat gabungan kami di Komisi I dan Komisi IV bersama Kepala BKPSDM, BPKAD, Dinkes, Disdik, dan Kabag Umum, secara anggaran kita sudah siap,” ungkapnya, Kamis (13/3).

Berdasarkan hasil rapat tersebut, Komisi I mengusulkan agar Bupati Bekasi mengirimkan surat kepada Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk meminta izin pelantikan PPPK di Kabupaten Bekasi.

“Kami akan kirimkan rekomendasi rapat kami ke Bupati untuk diteruskan ke Komisi II DPR RI, BKN, Kemendagri, dan Kemenpan-RB agar diberikan kekhususan bagi Kabupaten Bekasi,” jelasnya.

Solusi untuk Gaji Pegawai Honorer

Sambil menunggu respons dari surat tersebut, rapat juga membahas nasib PPPK yang telah lulus seleksi namun pelantikannya diundur.

Hal ini semakin mendesak karena beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hanya mampu membayar gaji pegawai honorer hingga bulan depan.

“Tadi ada beberapa OPD yang memang hanya mampu memberikan honor sampai bulan April atau Maret, seperti Dinkes, Disdik, dan bagian umum. Kita mencari solusi agar mereka tidak dirumahkan atau dipotong gajinya. Tapi tadi BPKAD siap membackup untuk menutupi gaji mereka, meskipun belum bisa mendapatkan tunjangan TPP,” tandasnya. adv