Sebanyak 76 Sekolah Direvitalisasi, Pemerintah Pulihkan Layanan Pendidikan Pascabencana di Aceh
Lensapendidikan – Jakarta
Pemerintah terus mempercepat pemulihan layanan pendidikan di wilayah terdampak bencana melalui Program Revitalisasi Satuan Pendidikan. Sebanyak 76 sekolah di Kabupaten Aceh Utara, Aceh Tengah, dan Bener Meriah diresmikan sebagai bagian dari komitmen negara menghadirkan ruang belajar yang aman, layak, dan berkelanjutan bagi peserta didik.
Peresmian terpusat dilakukan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti di SD Negeri 12 Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, dan SMA Negeri 1 Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, Kamis (29/1/2026). Program ini menjadi bagian dari agenda nasional percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi satuan pendidikan pascabencana yang ditargetkan tuntas secara bertahap hingga 2026.
Di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah, Mendikdasmen meresmikan 53 satuan pendidikan hasil revitalisasi Tahun Anggaran 2025. Sekolah-sekolah tersebut sebelumnya terdampak banjir bandang dan longsor di wilayah dataran tinggi Gayo, yang sempat mengganggu keberlangsungan proses belajar mengajar. “Sekolah harus kembali menjadi tempat belajar yang aman dan nyaman. Revitalisasi tidak hanya menyasar bangunan fisik, tetapi juga menjamin keberlanjutan layanan pendidikan,” ujar Mendikdasmen Abdul Mu’ti.
Dalam kunjungan kerjanya, Mendikdasmen meninjau langsung sejumlah sekolah yang masih melaksanakan pembelajaran di ruang darurat. Pemerintah menegaskan akan merelokasi sekolah-sekolah yang berada di zona rawan bencana serta mempercepat pembangunan fasilitas pendidikan baru yang memenuhi standar keselamatan.
Terkait SMP Negeri 22 Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, yang mengalami kerusakan berat akibat longsor berulang, Mendikdasmen memastikan bangunan lama sudah tidak layak digunakan. Pemerintah pusat telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk relokasi ke lokasi baru. “Insyaallah, sekolah tersebut akan mendapatkan bantuan pembangunan Unit Sekolah Baru pada tahun 2026,” jelasnya.
Sementara itu, untuk SD Negeri 12 Bintang yang terdampak longsor di bagian belakang bangunan, Kemendikdasmen akan memberikan bantuan tambahan pembangunan ruang kelas baru guna menjamin keamanan dan kapasitas belajar.
Sehari sebelumnya, Rabu (28/1/2026), Mendikdasmen juga meresmikan 23 satuan pendidikan yang terpusat di SMA Negeri 1 Baktiya, Kabupaten Aceh Utara. Seluruh sekolah tersebut direhabilitasi sesuai standar keselamatan bangunan dan kebutuhan pembelajaran pascabencana.
Berdasarkan data Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2025, sebanyak 36 sekolah di Kabupaten Aceh Tengah dan 17 sekolah di Kabupaten Bener Meriah telah rampung dibangun dan direhabilitasi 100 persen, serta siap dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar.
Seiring penguatan infrastruktur fisik, Mendikdasmen mendorong modernisasi pembelajaran berbasis teknologi. Sekolah-sekolah penerima Papan Interaktif Digital (PID) akan diperkuat dengan dukungan konektivitas internet, termasuk internet berbasis satelit, untuk menjawab tantangan geografis wilayah pegunungan dan daerah terpencil.
Pemerintah juga terus mengupayakan pemenuhan sarana pendukung lainnya, seperti ruang guru dan rumah dinas guru, guna menjaga keberlanjutan layanan pendidikan, khususnya di daerah dengan keterbatasan akses.
Dampak revitalisasi dirasakan langsung oleh warga sekolah. Kepala SLB Negeri Silih Nara Angkup, Takengon, Yusbida, menyampaikan bahwa sebelum revitalisasi, sekolahnya mengalami keterbatasan ruang kelas dan fasilitas pendukung. “Kami berharap program revitalisasi ini terus berlanjut agar semakin banyak sekolah di daerah memperoleh lingkungan belajar yang layak,” ujarnya.
Hal serupa disampaikan Marhamah, Kepala SMAN 1 Timang Gajah, Bener Meriah. Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya rumah ibadah sekolah dan laboratorium IPA mengalami kerusakan berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan. “Terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Mendikdasmen atas perhatian dan dukungan pemerintah. Manfaat rehabilitasi sekolah ini benar-benar kami rasakan,” tuturnya.
Pemerintah berharap program revitalisasi ini tidak hanya memulihkan sarana fisik, tetapi juga memperkuat pemerataan layanan pendidikan yang aman, inklusif, dan berkualitas, sekaligus memastikan pemulihan pendidikan pascabencana berjalan berkelanjutan di wilayah terdampak.
